Di negeri yang tandus ini, dimana keadilan tidak bersemai, jangan berharap KPK independen. Itu mustahil. Kenyataannya KPK masih di bawah Presiden, bahkan DPR.
Independen opo. Kalau KPK itu lembaga indepen, harusnya ketua KPK tidak dilantik oleh presiden. Ketuanya juga jangan dipilihkan oleh DPR. Lha wong tugasnya mengawasi presiden kok dilantik oleh presiden. Iku gak independen jenenge Doel. Indepeden ndasmu.
Independen itu berhak menentukan nasibnya sendiri. "Lho Ndes, terus bagaimana caranya KPK bisa indepeden?" Embuh gak eruh. Aku wegah mikir. Urusanku wis akeh. Sudah ada orang yang dibayar negara untuk mikir itu.
KPK memang efektif ngurangi koruptor. Tapi kalau kinerja KPK diawasi oleh lembaga yang banyak koruptornya ya jangan berharap. Jadi jangan heran kalau KPK gampang dilemahkan (dengan undang-undang).
Ingat, kejahatan yang paling canggih adalah undang-undang (aturan).
Katanya ada sembilan poin draf revisi yang bakal memperlemah KPK : terancamnya independensi KPK, dipersulit dan dibatasinya penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, dibatasinya sumber penyelidik dan penyidik, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, serta dipangkasnya kewenangan KPK mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). (sumber : detik.com).
Apa iya pasti itu poin-poin yang bakal direvisi? Belum terbukti, masih bayangan ketakutan. Kalau memang terbukti melemahkan KPK, terus koen kate lapo. Korupsi sudah jadi peradaban. Dan peradaban korup itu terus dipercanggih.
Orang sudah nggak malu lagi nyogok masuk pegawai negeri atau yang lain. Dan malah bangga. Karena kuat mbayar ratusan juta rupiah. Sakarepmu kono. Tanggung jawabnya besar di akhirat. Suap is suap, haram is haram. Taek gak iso dipoles dadi akik. Berqurban sepuluh sapi tiap tahun pun nggak akan mensucikan itu. Tak dungakno ae mugi-mugi jembaro kubure.
Jangan berharap pada negara yang mumet ini. Ibadah ae sing mempeng. Jangan sampai kemesraanmu dengan Tuhan terpolusi oleh urusan KPK, KPAI, BPJS, pindah ibukota, dan lainnya. Doakan saja malingnya segera insyaf, nggak ada lagi kasus korupsi di negeri ini. Sehingga KPK nggak dipakai lagi dan dibubarkan.
Jadi mari kita berdoa semoga KPK cepat bubar.
Kalau hidupmu pengin tenang , ojok melok-melok ngurusi urusan negoro. Jangan terlalu membela Jokowi, Prabowo, Anies, Anoes, Ahok, Ahong, Embuh. Karena kebijakannya nggak selalu cocok dengan apa yang kamu harapkan. Nek kok belani terus, diluk engkas gendeng koen.
Sekarang ini banyak pembela Jokowi yang kecewa dengan keputusan Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK. Karena berharap terlalu tinggi. Mereka mengharapkan Jokowi sebagai Satrio Paningit, sayangnya Jokowi itu cuma politikus.
-FYI, aku bukan hater maupun lover Jokowi atau Prabowo. Aku nggak ada urusan dengan itu semua-
Kalau mau protes atau demo ke Jokowi monggo saja. Sing penting gak ngisruh. Mumpung ibukotanya masih di Jakarta. Kalau ibukotanya sudah di Kalimantan, repot. Ke sana naik pesawat atau kapal dulu. Sampai sana naik perahu klotok masuk keluar hutan untuk nyampai istana presiden. Setelah di depan istana, ternyata presidennya sedang liburan ke Solo. Matio ae Ndes.
Eling pesene Simbah, jangan sampai politik atau politikus di negeri ini masuk ke dalam hati dan pikiranmu.
-Robbi Gandamana-
Independen opo. Kalau KPK itu lembaga indepen, harusnya ketua KPK tidak dilantik oleh presiden. Ketuanya juga jangan dipilihkan oleh DPR. Lha wong tugasnya mengawasi presiden kok dilantik oleh presiden. Iku gak independen jenenge Doel. Indepeden ndasmu.
Independen itu berhak menentukan nasibnya sendiri. "Lho Ndes, terus bagaimana caranya KPK bisa indepeden?" Embuh gak eruh. Aku wegah mikir. Urusanku wis akeh. Sudah ada orang yang dibayar negara untuk mikir itu.
KPK memang efektif ngurangi koruptor. Tapi kalau kinerja KPK diawasi oleh lembaga yang banyak koruptornya ya jangan berharap. Jadi jangan heran kalau KPK gampang dilemahkan (dengan undang-undang).
Ingat, kejahatan yang paling canggih adalah undang-undang (aturan).
Katanya ada sembilan poin draf revisi yang bakal memperlemah KPK : terancamnya independensi KPK, dipersulit dan dibatasinya penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, dibatasinya sumber penyelidik dan penyidik, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, serta dipangkasnya kewenangan KPK mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). (sumber : detik.com).
Apa iya pasti itu poin-poin yang bakal direvisi? Belum terbukti, masih bayangan ketakutan. Kalau memang terbukti melemahkan KPK, terus koen kate lapo. Korupsi sudah jadi peradaban. Dan peradaban korup itu terus dipercanggih.
Orang sudah nggak malu lagi nyogok masuk pegawai negeri atau yang lain. Dan malah bangga. Karena kuat mbayar ratusan juta rupiah. Sakarepmu kono. Tanggung jawabnya besar di akhirat. Suap is suap, haram is haram. Taek gak iso dipoles dadi akik. Berqurban sepuluh sapi tiap tahun pun nggak akan mensucikan itu. Tak dungakno ae mugi-mugi jembaro kubure.
Jangan berharap pada negara yang mumet ini. Ibadah ae sing mempeng. Jangan sampai kemesraanmu dengan Tuhan terpolusi oleh urusan KPK, KPAI, BPJS, pindah ibukota, dan lainnya. Doakan saja malingnya segera insyaf, nggak ada lagi kasus korupsi di negeri ini. Sehingga KPK nggak dipakai lagi dan dibubarkan.
Jadi mari kita berdoa semoga KPK cepat bubar.
Kalau hidupmu pengin tenang , ojok melok-melok ngurusi urusan negoro. Jangan terlalu membela Jokowi, Prabowo, Anies, Anoes, Ahok, Ahong, Embuh. Karena kebijakannya nggak selalu cocok dengan apa yang kamu harapkan. Nek kok belani terus, diluk engkas gendeng koen.
Sekarang ini banyak pembela Jokowi yang kecewa dengan keputusan Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK. Karena berharap terlalu tinggi. Mereka mengharapkan Jokowi sebagai Satrio Paningit, sayangnya Jokowi itu cuma politikus.
-FYI, aku bukan hater maupun lover Jokowi atau Prabowo. Aku nggak ada urusan dengan itu semua-
Kalau mau protes atau demo ke Jokowi monggo saja. Sing penting gak ngisruh. Mumpung ibukotanya masih di Jakarta. Kalau ibukotanya sudah di Kalimantan, repot. Ke sana naik pesawat atau kapal dulu. Sampai sana naik perahu klotok masuk keluar hutan untuk nyampai istana presiden. Setelah di depan istana, ternyata presidennya sedang liburan ke Solo. Matio ae Ndes.
Eling pesene Simbah, jangan sampai politik atau politikus di negeri ini masuk ke dalam hati dan pikiranmu.
-Robbi Gandamana-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar